Pengirim : Admin Sistem
Tanggal Kirim: 12-12-2019 10:40:11

DR. SYARIFUDDIN CERAMAH PADA KONFERENSI INDONESIA - NETHERLANDS SECURITY AND RULE OF LAW UPDATE 2019



Jakarta - Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Dr. M. Syarifuddin SH., MH, memberikan ceramah tentang pembaharuan kerja sama hukum dan sektor keamanan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda pada acara Indonesia - Netherlands Security and Rule of Law Update 2019 di Kedutaan Besar Belanda, Jakarta pada Rabu pagi, 11 Desember 2019. Kehadiran Syarifuddin menggantikan Ketua Mahkamah Agung yang berhalangan hadir.

Pada acara yang juga dihadiri oleh Menteri Kementrian Hukum dan HAM tersebut Syarifuddin menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah menerima banyak manfaat dari kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda yang sudah terjalin kurang lebih 50 tahun. Saat ini, Mahkamah Agung sedang menjalani periode kedua kerja sama dengan Mahkamah Agung Kerajaan Belanda, melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Januari 2018. Sejumlah proses perubahan yang direncanakan oleh Mahkamah Agung sejak Cetak Biru Pembaharuan peradilan tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan cetak biru Mahkamah Agung 2010 – 2035, terutama dalam penerapan system kamar untuk mewujudkan konsistensi putusan di Mahkamah Agung, berhasil dilaksanakan dengan mulus antara lain dengan bantuan dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan Hoge Raad dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 ini.

Selain kerja sama untuk memperkuat sistem kamar di Mahkamah Agung, Syarifuddin mengatakan serangkaian kerja sama dan dukungan lain juga telah dilaksanakan, salah duanya di bidang pendidikan hakim serta sistem perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Dalam bidang pendidikan hakim misalnya, Mahkamah Agung telah berhasil menyusun modal program pendidikan dan latihan calon hakim terpadu yang menyiapkan program on the job training yang lebih sesuai tuntutan jabatan hakim pada 2010 dan diperbaharui pada 2018 yang lalu bersama-sama dengan SSR – Studicentrum Rechtpleging (Lembaga hakim dan jaksa di Belanda).

Sedangkan untuk perencanaan anggaran berbasis kinerja, sekaligus lebih sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara di pengadilan, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Dewan Yudisial Kerajaan Belanda (RVdR-Raad voor de Rachstpraak). Kerja sama ini antara lain menghasilkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung yang memuat pedoman penganggaran perkara berbasis kinerja untuk perkara pidana umum, pidana khusus dan sengketa hubungan industrial. Ke depannya, kami berencana untuk memperluas sistem penganggaran berbasis kinerja ini juga untuk jenis-jenis perkara lain.

Acara ini menurut pria asal Baturaja tersebut akan membawa rasa optimis terkait mewujudkan system hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini dilihat dari luasnya jangkauan hukum yang didiskusikan, banyaknya lembaga yang terlibat, serta beragamnya elemen masyarakat sipil dan akademis yang berkontribusi. “Saya yakin kita sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai perubahan yang kita harapna,” kata Syarifuddin menanggapi acara yang dilaksanakan setiap dua tahun ini.

Pada akhir ceramahya, mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung berharap kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia - Kerajaan Belanda semakin kuat dan membawa manfaat, keadilan dan kedamaian yang lebih luas bagi masyarakat kedua Negara. (azh/RS/photo: SF)

.