Pengirim : Admin Sistem
Tanggal Kirim: 14-03-2017 10:10:13

PENANDATANGAN KOMITMEN BERSAMA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG, MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



BANGKINANG - HUMAS, Bertempat di Ruang Sidang Utama (Cakra) Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin 13 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WIB dilaksanakan penandatanganan komiten bersama bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri Bangkinang, Seluruh Hakim dan Segenap Jajaran Pegawai Berkomitmen Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani serta Melaksanakan Pelayanan Berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum Indonesia Court Performance Excellence.


Sebelum acara penandatanganan didahului oleh sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Bapak Muhammad Arif Nuryanta, SH, MH, beliau menegaskan bahwa penanda tanganan ini merupakan komitmen kita bersama dalam rangka merubah budaya kerja menjadi budaya kerja produktif dengan sasaran kinerja yang terukur dan terarah, merubah budaya pelayanan menjadi pelayanan prima dengan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik, membangun Zona Integritas guna mewujudkan instansi ysng bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan juga mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani kepada masyarakat. untuk mewujudkan itu semua kita harus berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan


Penandatanganan komitmen bersama ini diawali oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Bapak Muhammad Arif Nuryanta, SH, MH dan dilanjutkan oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Bapak Rudito Surotomo SH., MH. selaku Manager Representative serta seluruh Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang


.