Pengirim : Admin Sistem
Tanggal Kirim: 12-03-2019 15:00:56

PENANDATANGAN PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2019



BANGKINANG - HUMAS, Bertempat di Ruang Sidang Utama (Cakra) Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa 12 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WIB dilaksanakan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) dilingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang serta Melaksanakan Pelayanan Berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum Indonesia Court Performance Excellence.

Sebelum acara penandatanganan didahului oleh sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Ibu Lilin Herlina, SH, MH, beliau menegaskan bahwa penanda tanganan ini merupakan komitmen kita bersama dalam rangka merubah budaya kerja menjadi budaya kerja produktif dengan sasaran kinerja yang terukur dan terarah, merubah budaya pelayanan menjadi pelayanan prima dengan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik, membangun Zona Integritas guna mewujudkan instansi yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan juga mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani kepada masyarakat. untuk mewujudkan itu semua kita harus berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan


Berikut ringkasan sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Ibu Lilin Herlina, SH, MH, dalam acara tersebut:

Sesuai Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, menyebutkan bahwa pada tahun 2019 dapat diwujudkan:
1. Kualitas penyelenggara pemerintah yang baik, bersih dan bebas KKN
2. Pelayanan publik yang semakin maju dan mampu bersaing secara global
3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin profesional
4. SDM dan aparatur semakin profesional
5. Pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan integeritas yang makin tinggi
Agar program ini dapat dilaksanakan secara konkrit maka instansi masing-masing perlu membangun Zona Integritas pada masing-masing unit kerja.


Untuk terwujudnya Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dan telah membuat inovasi-inovasi yang bertujuan memberikan pelayanan yang maksimal kepad masyarakat khususnya para pencari keadilan, dengan inovasi-inovasi tersebut diharapkan akses masyarakat atas layanan pengadilan dapat dilakukan dengan cepat dan transparan. Sesuai dengan instruksi MA tersebut, PN Bangkinang tahun lalu telah membuka meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana masyarakat yang berurusan dengan pengadilan tidak lagi dilayani dirinya masing-masing, sehingga tidak terjamin transparansinya, dengan adanya PTSP ini diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan baik karena pelayanan tersebut transparan dan terlihat oleh semua orang.

Disamping itu MA juga telah meluncurkan E-Court yaitu berperkara dipengadilan secara elektronik dan PN Bangkinang juga telah melaksanakan E-Court. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang informasi Mahkamah Agung juga telah membangun SIPP, dimana didalam SIPP tersebut telah termuat data persidangan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Untuk mendorong jajaran pengadilan dibawah Mahkamah Agung agar termotivasi melaksanakan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Inovasi-Inovasi di bidang peradilan, MA telah melaksanakan penilaian menyeluruh atas pelayanan publik masing-masing pengadilan melalui program akreditasi. Untuk PN Bangkinang pada tahun 2017 telah terakreditasi dengan nilai B, Alhamdulillah berkat kerja sama seluruh jajaran PN Bangkinang pada bulan September 2018 PN Bangkinang telah menerima Sertifikat Akreditasi dengan Nilai A Excellent. tutur Ibu Ketua dalam sambutannya.


Penandatanganan komitmen bersama ini diawali oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Ibu Lilin Herlina, SH, MH, dilanjutkan oleh Wakil Ketua PN Bangkinang Ibu Hj. Melfiharyati, SH, MH selanjutnya disaksikan oleh seluruh Forkopimda yang hadir ikut menandatangani piagam ini sebagai saksi. Acara selesai sekitar pukul 11.00 WIB ditutup dengan doa oleh Jumari, SH, MH, (Kasubbag PTIP), dan dilanjutkan dengan foto bersama.



.