Pengirim : Admin Sistem
Tanggal Kirim: 20-03-2020 16:14:28

SOSIALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI) OLEH PANITERA PN BANGKINANG



BANGKINANG - HUMAS, Bertempat diruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB telah dilakukan Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang disampaikan oleh Bapak M. Jamalis, SH Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

dalam acara ini hadir Pimpinan (4 Pilar), Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta karyawan/ti Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. Acara sebelumnya dibuka dan diberi sambutan oleh Ketua PN Bangkinang Bapak Unggul Tri Esthi Muljono, SH, MH,. acara yang dilaksanakan hampir satu jam tersebut membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi khusus Perkara Pidana.

Dapat kami informasikan bahwa SPPT adalah Pertukaran data perkara pidana secara elektronik diantara 4 lembaga penegak hukum melalui Puskarda (Pusat Pertukaran Data). Data yang dipertukarkan meliputi Identitas Tersangka, Jadwal Sidang, Putusan Pengadilan, Riwayat Penahanan , dll. adapun yang menjadi dasar hukum yaitu Nota Kesepahaman Bersama Nomor 1/NK/MA/I/2016 tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi antara KMA, Menkopolhukam, Kapolri, Kejagung, Mentri Kumham, Menteri Kominfo, Kepala Bappenas dan Kepala Lembaga Sandi Negara. Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Surat Ditjen Badan Peradilan Umum Nomor 503/DJU/HM.02.3/5/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Monitoring penginputan data SPPT-TI serta Surat Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Menpan RB Nomor B/76/PW.04/2019 tanggal 12 Agustus 2019 terkait ICJS pada Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Penegak Hukum Tidak Perlu Membangun Aplikasi Teknologi Informasi Baru.

Dalam pertukaran data melalui SPPT TI, MA merupakan salah satu komponen utama lembaga penegak hukum yang terlibat dalam pertukaran data dalam SPPT TI. Sampai dengan saat ini, tanggung jawab Mahkamah Agung dalam SPPT TI meliputi pemenuhan 5 (lima) jenis dokumen beserta elemen-elemen datanya (versi ringkas) yang harus dikirimkan ke Pusat Pertukaran Data SPPT TI . Kelima jenis dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
- Penetapan Majelis Hakim
- Penunjukan Panitera Pengganti
- Penetapan Hari Sidang Pertama
- Petikan Putusan Pengadilan
- Salinan Putusan Pengadilan

Adapun yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) adalah sebagai berikut:
Pengisian kelengkapan data perkara;
Ketepatan Waktu Pembaruan Data
Sinkronisasi/penyamaan data dengan server Mahkamah Agung.

.